HEBOH KORUPSI 197 TRILIUN, PERTALITE DIOPLOS JADI PERTAMAX, PERTAMINA BUKA SUARA!

HEBOH KORUPSI 197 TRILIUN, PERTALITE DIOPLOS JADI PERTAMAX, PERTAMINA BUKA SUARA! Barusan kita mendengar soal korupsi sebanyak 197 Triliun yang baru saja ramai disosial media terkait oplosan pertalite, tentu hal ini menimbulkan keramaian karena apa yang kita beli menjadi kurang percaya kepada pihak Pertamina yang biasa menjadi sahabat kendaraan. PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi (Ditjen Migas). Klarifikasi ini disampaikan guna merespons dugaan kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), serta isu yang beredar mengenai oplosan Pertalite jadi Pertamax.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menepis narasi yang menyebutkan bahwa Pertamax yang dijual ke masyarakat merupakan hasil oplosan Pertalite jadi Pertamax. Menurutnya, informasi yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kejaksaan.

"Pertamax itu RON 92, sedangkan Pertalite RON 90. Isu mengenai oplosan Pertalite jadi Pertamax yang beredar saat ini tidak mencerminkan permasalahan sebenarnya yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan," ujar Fadjar saat ditemui di Gedung DPD RI, Rabu (26/2/2025).

Fadjar menjelaskan bahwa kasus yang disorot oleh Kejagung lebih terkait dengan dugaan manipulasi pembelian BBM RON 92 yang sebenarnya hanya memiliki RON 90, bukan soal oplosan Pertalite jadi Pertamax seperti yang ramai diperbincangkan.

"Kejaksaan lebih menyoroti persoalan pembelian BBM RON 90 yang dikategorikan sebagai RON 92. Jadi, informasi yang beredar terkait oplosan Pertalite jadi Pertamax itu bisa dibilang salah kaprah," tegasnya.

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), termasuk di Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, pihaknya telah memeriksa setidaknya 96 saksi dan dua orang ahli sebelum menetapkan para tersangka.

Tiga tersangka berasal dari pihak swasta, yakni:

• MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
• DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
• GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Sementara itu, empat tersangka lainnya merupakan pegawai Pertamina, yaitu:

• RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
• SDS, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional.
• YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
• AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung, yang menegaskan bahwa permasalahan utama bukanlah oplosan Pertalite jadi Pertamax, melainkan dugaan penyimpangan dalam proses pembelian dan distribusi BBM di lingkungan Pertamina.

Mental Psikologi Seorang Koruptor dalam Kasus Oplosan Pertalite Jadi Pertamax

Kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali membuka mata publik tentang bagaimana mentalitas seorang koruptor bekerja. Perbuatan korupsi, termasuk dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax, tidak hanya berkaitan dengan motif ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pelakunya.

Mentalitas Koruptor: Di Balik Kasus Oplosan Pertalite Jadi Pertamax

Seorang koruptor biasanya memiliki pola pikir yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax, ada indikasi bahwa pelaku memiliki mentalitas yang merasa berhak untuk memanfaatkan celah dalam sistem demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Berikut beberapa aspek psikologi yang sering ditemukan dalam diri seorang koruptor, khususnya dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax:

1. Rasionalisasi Perbuatan

Koruptor seringkali tidak menganggap perbuatannya sebagai kejahatan besar. Dalam konteks oplosan Pertalite jadi Pertamax, mereka mungkin beranggapan bahwa tindakan mereka hanyalah "mengoptimalkan" sumber daya yang ada. Mereka cenderung membuat justifikasi bahwa tindakan mereka tidak merugikan masyarakat secara langsung, padahal dampaknya sangat luas.

2. Kurangnya Empati

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan korupsi, termasuk dalam skandal oplosan Pertalite jadi Pertamax, adalah kurangnya empati terhadap masyarakat luas. Mereka tidak peduli bahwa akibat oplosan Pertalite jadi Pertamax, kualitas bahan bakar bisa menurun, merusak mesin kendaraan, hingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen.

3. Gaya Hidup Hedonis

Banyak koruptor memiliki gaya hidup mewah yang sulit dikendalikan. Dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax, motif utama bisa jadi bukan sekadar kebutuhan, tetapi dorongan untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah terbentuk. Mereka melihat korupsi sebagai cara cepat untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha yang legal.

4. Rasa Kebal Hukum

Pelaku dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax mungkin merasa bahwa mereka memiliki kekuatan atau jaringan yang bisa melindungi mereka dari konsekuensi hukum. Rasa percaya diri berlebihan ini membuat mereka berani melakukan manipulasi di balik skema oplosan Pertalite jadi Pertamax tanpa takut akan tertangkap.

5. Mentalitas Kelompok dan Budaya Korupsi

Dalam banyak kasus korupsi, termasuk oplosan Pertalite jadi Pertamax, sering kali tidak hanya satu individu yang terlibat. Ada mentalitas kelompok di mana beberapa pihak bekerja sama untuk menjalankan skema tersebut. Jika praktik korupsi telah menjadi budaya dalam sebuah organisasi, maka individu di dalamnya akan menganggap tindakan seperti oplosan Pertalite jadi Pertamax sebagai sesuatu yang wajar.

Dampak Kasus Oplosan Pertalite Jadi Pertamax terhadap Masyarakat

Kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Konsumen yang membeli bahan bakar yang seharusnya berkualitas tinggi mungkin tidak menyadari bahwa mereka mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Dampak lain dari kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax antara lain:

• Kerusakan mesin kendaraan akibat bahan bakar yang tidak sesuai standar.
• Kerugian ekonomi bagi masyarakat yang membayar lebih mahal untuk produk yang tidak sesuai spesifikasi.
• Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab atas distribusi BBM.

Cara Mencegah Korupsi Oplosan Pertalite Jadi Pertamax

Untuk mencegah kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax terulang, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti:

1. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku korupsi dalam sektor energi.
2. Transparansi dalam tata kelola BBM, termasuk pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas bahan bakar.
3. Edukasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih dan menggunakan BBM.
4. Perubahan budaya kerja di perusahaan energi, agar mentalitas korupsi tidak berkembang.

Kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax menjadi cerminan bahwa korupsi di sektor energi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Faktor psikologi seperti rasionalisasi perbuatan, kurangnya empati, serta rasa kebal hukum menjadi pemicu utama seorang koruptor berani menjalankan skema oplosan Pertalite jadi Pertamax.

Pencegahan korupsi dalam kasus oplosan Pertalite jadi Pertamax tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap kejanggalan dalam distribusi BBM. Jika tidak ditindak dengan serius, maka praktik seperti oplosan Pertalite jadi Pertamax akan terus terjadi dan merugikan banyak pihak.

Baca Juga : NEKAT! Pengunjung Taman Safari Indonesia Turun Dari Mobil, Hampir Beda Alam!